Suaraindotimur.com kamis 12 November 2026.
BATAM– Perkembangan polemik yang menyeret nama penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau (Kepri), Iptu Yanti Harefa, menjadi perhatian sejumlah pihak. Persoalan yang turut dikaitkan dengan dugaan kekerasan terhadap anak di lingkungan Djuwita Playgroup tersebut kini memunculkan dorongan agar seluruh fakta diperiksa secara objektif dan berdasarkan bukti.
Ketua Ono Nias Indonesia (ONIN) DPW Kepri, N. Zega, menyatakan pihaknya akan mengawal perkembangan persoalan tersebut. Ia berharap penanganan perkara dapat berjalan secara profesional sehingga berbagai informasi dan pernyataan yang berkembang tidak menimbulkan kesimpangsiuran di tengah masyarakat.
Salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah keberadaan rekaman kamera pengawas atau CCTV yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
N. Zega meminta Polda Kepri memastikan rekaman CCTV yang relevan dapat diperiksa sebagai bagian dari upaya mengungkap fakta. Menurutnya, pemeriksaan bukti secara menyeluruh diperlukan agar persoalan tidak hanya berkembang melalui perbedaan pernyataan antar pihak.
“Saya akan mengawal kasus ini. Saya berharap Polda Kepri dapat memastikan fakta melalui pemeriksaan CCTV. Jangan sampai persoalan ini hanya menjadi perdebatan panjang tanpa kejelasan. Publik membutuhkan fakta, bukan sekadar saling melontarkan tuduhan,” ujar N. Zega.
Ia menilai rekaman CCTV berpotensi menjadi salah satu petunjuk untuk mencocokkan berbagai keterangan yang berkembang. Kendati demikian, penilaian terhadap rekaman tersebut tetap harus dilakukan oleh pihak berwenang dengan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti dan ketentuan hukum.
Dugaan Intimidasi Perlu Diuji Secara Objektif
Selain persoalan yang berkaitan dengan dugaan kekerasan terhadap anak, berkembang pula pernyataan mengenai dugaan intimidasi dalam proses pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik.
Menanggapi hal tersebut, N. Zega berpandangan bahwa setiap dugaan tindakan yang dinilai tidak sesuai prosedur perlu ditelusuri melalui mekanisme yang berlaku. Ia juga mendorong agar bukti-bukti yang relevan, termasuk apabila terdapat rekaman CCTV selama proses pemeriksaan, dapat diperiksa secara objektif.
“Kalau memang ada tuduhan intimidasi, silakan dibuktikan melalui mekanisme yang berlaku. Semua pihak harus diberikan kesempatan untuk menjelaskan. Jangan sampai ada pihak yang dinilai bersalah sebelum persoalannya diperiksa secara menyeluruh,” ungkapnya.
N. Zega juga menyampaikan bahwa apabila dalam perkembangan selanjutnya ditemukan bukti yang menunjukkan adanya pernyataan tidak benar dan merugikan pihak tertentu, persoalan tersebut dapat dikaji melalui jalur hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
Namun, ia menegaskan bahwa penilaian mengenai kemungkinan adanya pelanggaran hukum maupun kerugian nama baik harus didasarkan pada fakta dan pembuktian, bukan asumsi atau penilaian sepihak.
Kepentingan Anak dan Hak Para Pihak Harus Diperhatikan
Lebih lanjut, N. Zega mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik personal maupun saling menyerang melalui pernyataan di ruang publik.
Menurutnya, hal terpenting adalah memastikan dugaan peristiwa yang menjadi pokok persoalan dapat ditelusuri secara terang, dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap anak serta menjamin kepastian hukum bagi semua pihak.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut memiliki hak untuk memberikan keterangan, klarifikasi, maupun pembelaan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai substansi persoalan justru tenggelam karena masing-masing pihak sibuk membangun opini. Kalau ada pelanggaran, silakan dibuktikan dan diproses sesuai hukum. Begitu juga jika terdapat tuduhan yang tidak benar, harus ada mekanisme untuk menyelesaikannya,” ujarnya.
Polemik ini membutuhkan penanganan yang cermat karena berkaitan dengan dugaan peristiwa yang melibatkan anak serta munculnya pertanyaan mengenai proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
Oleh sebab itu, keterangan resmi dari Polda Kepri, pihak Djuwita Playgroup, maupun pihak-pihak lain yang berkaitan dengan persoalan tersebut dinilai penting untuk memperoleh gambaran yang utuh.
Redaksi memandang bahwa transparansi penanganan perkara perlu diwujudkan melalui penjelasan yang proporsional, tanpa harus membuka seluruh materi penyidikan yang dilindungi ketentuan hukum.
Redaksi Masih Melakukan Penelusuran dan Pendalaman
Sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan, redaksi akan melakukan penelusuran serta pendalaman lebih lanjut dengan meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Polda Kepri, Iptu Yanti Harefa, pihak Djuwita Playgroup, serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Langkah tersebut diperlukan untuk memperoleh keterangan dari seluruh pihak, termasuk penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara, dugaan intimidasi yang menjadi perbincangan, serta keberadaan dan pemeriksaan rekaman CCTV yang dinilai relevan.
Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh konfirmasi langsung dari seluruh pihak terkait. Oleh karena itu, berbagai pernyataan mengenai dugaan kekerasan maupun dugaan intimidasi dalam pemberitaan ini masih merupakan informasi dan pandangan yang perlu didalami lebih lanjut, bukan kesimpulan mengenai adanya pelanggaran hukum.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak-pihak terkait untuk menyampaikan hak jawab, koreksi, maupun klarifikasi guna menjaga akurasi, keberimbangan, dan profesionalitas pemberitaan.
Pada akhirnya, pengungkapan fakta harus menjadi prioritas agar persoalan ini dapat ditangani secara objektif, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, perlindungan anak, dan kepastian hukum.
