Suaraindotimur.com,selasa 10 November 2026.
BATAM – Dugaan peredaran rokok merek Lenox tanpa dilekati pita cukai resmi di Kota Batam, Kepulauan Riau, mulai menjadi perhatian. Produk tersebut dilaporkan ditawarkan kepada sejumlah pedagang toko kelontong dan warung eceran dengan harga relatif murah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dalam penelusuran lapangan, penawaran rokok Lenox diduga menjangkau sejumlah kawasan, di antaranya Nongsa, Bengkong hingga Batu Aji.
Dalam penawaran kepada pedagang, produk tersebut disebut dipasarkan dengan harga berkisar Rp74.000 hingga Rp76.000 per slop.
Seorang sales yang menawarkan produk tersebut dikabarkan mengaku bahwa barang diperoleh langsung dari gudang utama. Pernyataan itu muncul ketika salah seorang pemilik toko mempertanyakan harga serta keberadaan pita cukai pada produk yang ditawarkan.
Pemilik toko tersebut mengaku belum berani menerima tawaran karena mempertanyakan kelengkapan pita cukainya.
Bahkan, berdasarkan informasi yang diperoleh, sales tersebut diduga masih berupaya menawarkan sistem penitipan barang dengan pengecekan secara berkala kepada pedagang.
Konsumen Akui Harga Murah Jadi Pertimbangan
Dalam penelusuran lapangan di kawasan Batam Center, Minggu (8/11/2026), awak media sempat menemui seorang pria yang mengaku bernama Heri. Saat dimintai keterangan mengenai alasan dirinya mengonsumsi atau menghisap rokok merek Lenox, Heri mengungkapkan bahwa harga yang relatif murah menjadi salah satu pertimbangan utamanya.
“Ya saya sebagai masyarakat dan perokok, alasannya karena terjangkau harganya, tidak semahal rokok lama, Mas. Soal cukai atau tidaknya, ya tidak jadi masalah buat kami. Yang penting saya bisa merokok,” ujar Heri kepada awak media, Minggu (8/11/2026), di Batam Center.
Pernyataan tersebut memberikan gambaran mengenai salah satu faktor yang membuat produk rokok dengan harga lebih rendah diminati sebagian konsumen.
Namun, persoalan kepatuhan terhadap ketentuan cukai tentu tidak dapat dikesampingkan hanya karena pertimbangan harga dari sisi konsumen.
Apabila suatu produk hasil tembakau terbukti diedarkan tanpa memenuhi kewajiban pelunasan cukai, maka terdapat potensi penerimaan negara yang tidak terpenuhi.
Jika peredaran produk tanpa pelunasan cukai berlangsung secara terus-menerus dalam jumlah besar, potensi kekurangan penerimaan negara tentu perlu menjadi perhatian serius. Besaran potensi tersebut harus dihitung berdasarkan volume barang, tarif cukai dan hasil pemeriksaan otoritas berwenang.
Dugaan Distribusi Terstruktur, Gudang Pemasok Perlu Ditelusuri
Hal lain yang turut menjadi perhatian adalah informasi mengenai penggunaan kendaraan operasional jenis Daihatsu Gran Max berwarna putih dengan nomor polisi BP 8718 TE yang disebut-sebut berkaitan dengan aktivitas penawaran dan distribusi rokok tersebut.
Apabila informasi ini dapat diverifikasi, keberadaan kendaraan, aktivitas sales, rekaman percakapan serta keterangan pedagang dapat menjadi petunjuk awal bagi aparat berwenang untuk menelusuri jalur distribusinya.
Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah dari mana rokok tersebut dipasok, siapa distributor atau pemasok utamanya, di mana gudang penyimpanan barang, serta bagaimana mekanisme pendistribusiannya hingga dapat menjangkau sejumlah wilayah di Batam.
Penelusuran semestinya tidak hanya berhenti pada pedagang eceran. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, aparat perlu mengembangkan pemeriksaan hingga ke sumber pasokan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam rantai distribusi.
Sebab, pedagang kecil belum tentu merupakan pihak yang mengendalikan keseluruhan aktivitas pemasokan barang.
Berpotensi Melanggar Ketentuan Cukai dan Merugikan Penerimaan Negara
Peredaran produk hasil tembakau yang tidak memenuhi kewajiban pelunasan cukai merupakan persoalan serius karena berkaitan langsung dengan penerimaan negara dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan perubahan berikutnya.
Secara khusus, Pasal 54 UU Cukai mengatur larangan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai maupun tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana diwajibkan.
Apabila unsur pelanggaran dalam ketentuan tersebut terbukti, pelakunya dapat dikenakan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling sedikit dua kali hingga paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Dengan demikian, dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai bukan sekadar persoalan perdagangan biasa. Ada kewajiban negara yang harus dipenuhi dan mekanisme pengawasan yang perlu dijalankan.
Bea Cukai Batam Diminta Berikan Penjelasan Terbuka
Munculnya informasi mengenai dugaan peredaran rokok Lenox tersebut tentu menjadi perhatian terhadap efektivitas pengawasan barang kena cukai di wilayah Batam.
Terlebih, Batam merupakan kawasan perdagangan dan pelabuhan dengan aktivitas distribusi barang yang cukup tinggi sehingga pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai membutuhkan pengawasan berkelanjutan dan koordinasi lintas instansi.
Di sisi lain, Bea Cukai Batam juga telah melaksanakan Operasi Amankan Sumber Asal Penerimaan (ASAP) II pada 27 Oktober hingga 6 November 2026.
Dalam operasi tersebut, sebagaimana diberitakan pada 10 November 2026, petugas mengamankan 42.626 batang rokok tanpa pita cukai dari sembilan toko setelah melakukan pengawasan terhadap 44 toko di sejumlah kawasan Batam.
Penindakan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal masih menjadi pekerjaan penting bagi aparat. Namun, hasil operasi tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa produk Lenox termasuk barang yang diamankan.
Karena itu, diperlukan penjelasan khusus dari Bea Cukai Batam mengenai status legalitas rokok Lenox yang dilaporkan ditawarkan kepada sejumlah pedagang.
Apakah produk tersebut telah memenuhi ketentuan pembayaran cukai? Apakah asal-usul pemasok dan jalur distribusinya sudah diketahui? Jika ditemukan indikasi pelanggaran, apakah akan dilakukan pemeriksaan terhadap distributor maupun gudang yang diduga menjadi sumber pasokan?
Publik Menunggu Langkah Nyata
Persoalan ini perlu ditangani secara profesional dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika dugaan tersebut benar, penindakan diharapkan tidak hanya menyasar pedagang kecil, tetapi juga menelusuri pihak yang memasok dan mengendalikan distribusi barang.
Masyarakat berhak memperoleh kepastian bahwa setiap produk hasil tembakau yang beredar telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, termasuk kewajiban cukai.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari Bea Cukai Batam mengenai dugaan peredaran rokok Lenox tersebut masih diperlukan. Klarifikasi dari pihak produsen maupun distributor juga penting untuk memastikan legalitas produk dan menjelaskan mekanisme distribusinya.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi Bea Cukai Batam, pihak produsen, distributor maupun pihak lain yang berkaitan untuk menyampaikan hak jawab, koreksi dan klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.
Publik kini menunggu, apakah dugaan peredaran rokok Lenox tanpa pita cukai ini akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan menyeluruh hingga ke sumber pemasoknya, atau justru kembali menjadi persoalan yang belum memperoleh kejelasan.
(Tim)
