Empat Oknum Personel Polsek Batam Kota Ditahan Paminal Polda Kepri
BATAM – Penahanan seorang Kepala Unit (Kanit) Reserse Kriminal (Reskrim) bersama tiga personel Polsek Batam Kota oleh Pengamanan Internal (Paminal) Polda Kepulauan Riau (Kepri) menjadi perhatian publik. Keempat personel tersebut diamankan di Shark Club, One Mall Batam, terkait dugaan pesta narkoba yang kini tengah menjadi perhatian dan menunggu kejelasan hasil pemeriksaan resmi.
Peristiwa ini kembali memunculkan sorotan terhadap pengawasan internal, penegakan disiplin, serta komitmen pembenahan institusi Polri. Terlebih, dugaan pelanggaran tersebut dikaitkan dengan personel yang seharusnya menjadi bagian dari penegakan hukum.
Dikutip dari pemberitaan Republikbersuara.com, Kasubbidpaminal Bidpropam Polda Kepri, AKBP Deni Syam Arifal, S.I.K., M.A.P., membenarkan penangkapan dan penahanan empat personel Polsek Batam Kota tersebut.
“Keempat anggota Polsek Batam Kota kita tangkap di Shark Club One Mall Batam dan saat ini kita tahan untuk menjalani pemeriksaan,” ujarnya singkat.
Pernyataan tersebut mengonfirmasi bahwa keempat personel sedang menjalani pemeriksaan internal. Namun, sejumlah hal masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, mulai dari kronologi penindakan, dasar pemeriksaan, hingga hasil pengujian dan alat bukti yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan narkotika.
Kasus ini menjadi perhatian karena muncul di tengah agenda pembenahan internal Polri dan pelaksanaan program kerja 100 hari Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri di Komisi III DPR RI, Kamis (1/10/2026), Suyudi menekankan pentingnya menjadikan 100 hari pertama sebagai fase pembuktian arah kebijakan kepemimpinannya.
Pada 30 hari pertama, ia memprioritaskan pemetaan kondisi internal Polri secara menyeluruh. Pembenahan internal atau bersih-bersih institusi juga menjadi bagian dari program quick wins 100 hari pertama.
Dalam konteks tersebut, penanganan dugaan pelanggaran yang melibatkan empat personel Polsek Batam Kota menjadi ujian terhadap konsistensi pengawasan dan penegakan aturan di lingkungan kepolisian.
Publik tentu berharap proses pemeriksaan tidak berhenti pada penindakan awal, tetapi juga disertai penjelasan yang transparan mengenai perkembangan dan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Di tingkat Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Kapolda Kepri Irjen Pol Suhendri sebelumnya juga menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti target 100 hari kerja Kapolri melalui penguatan pelayanan kepolisian, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi bagi personel.
Ia menegaskan bahwa anggota yang melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan, sementara personel yang menunjukkan prestasi akan diberikan penghargaan.
Pernyataan tersebut menjadi relevan untuk melihat bagaimana komitmen penegakan disiplin dan pengawasan internal diterapkan dalam penanganan perkara yang kini menjadi perhatian masyarakat.
Konfirmasi Belum Memperoleh Tanggapan
Sebagai bagian dari upaya memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, media group telah melakukan konfirmasi pada Jumat (30/10/2026) kepada Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono dan Kabidhumas Polda Kepri Kombes Pol Nona Pricillia Ohei.
Konfirmasi disampaikan melalui pesan WhatsApp dan sambungan telepon. Namun, hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh tanggapan dari kedua pejabat tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang bagi pihak kepolisian untuk memberikan penjelasan mengenai kronologi penindakan, perkembangan pemeriksaan, serta langkah lanjutan yang akan dilakukan terhadap keempat personel tersebut.
Sorotan terhadap Shark Club, One Mall Batam, tidak hanya berkaitan dengan dugaan pertunjukan erotis yang sebelumnya menjadi perhatian, tetapi juga berkembang menyusul informasi mengenai dugaan pesta narkoba yang dikaitkan dengan sejumlah personel Polsek Batam Kota.
Meski demikian, seluruh dugaan tersebut harus tetap ditempatkan sebagai informasi yang memerlukan pembuktian. Penangkapan maupun penahanan untuk kepentingan pemeriksaan tidak serta-merta membuktikan seseorang telah melakukan tindak pidana narkotika.
Karena itu, transparansi penanganan perkara menjadi penting, baik untuk menjawab pertanyaan publik maupun menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Masyarakat kini menantikan penjelasan resmi Polda Kepri dan Polresta Barelang mengenai perkembangan pemeriksaan, termasuk kepastian tindak lanjut apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran disiplin, kode etik profesi Polri, maupun dugaan tindak pidana.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi serta klarifikasi seluas-luasnya kepada seluruh pihak terkait sebagai bagian dari komitmen menjaga akurasi, keberimbangan, dan profesionalitas pemberitaan.
