Suaraindotimur.com,selasa 03 November 2026.
BATAM– Dugaan penyalahgunaan perizinan usaha hiburan dan pijat di Kota Batam kembali menjadi perhatian publik. Di tengah maraknya usaha massage dan pijat, muncul pula informasi mengenai dugaan layanan di luar kegiatan usaha sebagaimana mestinya, termasuk dugaan fasilitasi pemesanan pekerja perempuan oleh pelanggan.
Salah satu lokasi yang kini menjadi sorotan adalah Aasher Massage, yang beralamat di Komplek Dian Center Blok F Nomor 3, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam.
Berdasarkan informasi yang dihimpun tim investigasi, tempat usaha tersebut diduga tidak hanya melayani jasa massage di lokasi, tetapi juga menawarkan pekerja perempuan untuk memenuhi permintaan pelanggan dari luar tempat usaha.
Informasi tersebut menyebutkan bahwa usaha ini diduga dikelola oleh seorang perempuan berinisial R bersama seorang laki-laki berinisial AL. Namun, identitas, peran, serta keterlibatan kedua pihak tersebut masih perlu dikonfirmasi dan diverifikasi lebih lanjut.
Salah seorang sumber yang mengaku berprofesi sebagai sopir kepada tim investigasi menyampaikan bahwa dirinya beberapa kali pernah mengantar pelanggan ke lokasi tersebut.
“Saya beberapa kali bawa tamu ke Aasher ini, bisa kok mau ST atau LT. Kalau ST bisa mulai dari 800-an biasanya dan kalau LT bisa sampai Rp2,5 jutaan,” ungkap sumber tersebut. Senin malam ( 2/11 ).
Keterangan mengenai istilah ST dan LT serta tarif yang disampaikan narasumber itu menjadi salah satu informasi yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Tim juga menghimpun informasi mengenai aktivitas keluar-masuk perempuan di lokasi tersebut.
Meski demikian, informasi tersebut belum dapat dijadikan bukti bahwa telah terjadi praktik prostitusi. Diperlukan pemeriksaan langsung, penelusuran transaksi, serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait untuk memastikan kebenarannya.
Perizinan Usaha dan Pengawasan Dispar Batam Dipertanyakan
Sorotan terhadap Aasher Massage juga tidak dapat dilepaskan dari persoalan pengawasan perizinan usaha hiburan di Kota Batam.
Sebelumnya, publik dihebohkan dengan mencuatnya penindakan terhadap sejumlah lokasi yang diduga menjalankan aktivitas perjudian, termasuk kasino dan gelanggang permainan elektronik (gelper).
Situasi tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan pemerintah terhadap berbagai usaha hiburan yang telah memperoleh legalitas operasional.
Dalam wawancara dengan awak media di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Ardi B. Winata, ketika ditanya mengenai jumlah keseluruhan izin usaha yang telah diterbitkan, menyampaikan bahwa dirinya tidak mengingat secara pasti karena jumlahnya sangat banyak.
Pernyataan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan lebih luas mengenai sejauh mana pengawasan dilakukan terhadap usaha-usaha yang telah memperoleh perizinan.
Sebab, penerbitan izin seharusnya tidak berhenti pada pemenuhan persyaratan administrasi. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab memastikan kegiatan usaha di lapangan berjalan sesuai klasifikasi, standar, dan ketentuan perizinan yang dimiliki.
Apabila sebuah tempat usaha memiliki izin massage atau pijat, tetapi dalam praktiknya ditemukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan peruntukan izin, kondisi tersebut patut menjadi objek pemeriksaan instansi berwenang.
PP 28/2025 Mengatur Sanksi Administratif
Secara regulasi, pengawasan terhadap kegiatan usaha telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Regulasi yang berlaku sejak 5 Juni 2025 tersebut mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memiliki perizinan berusaha serta menjalankan kegiatan sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
Dalam Pasal 355 PP Nomor 28 Tahun 2025, pelaku usaha yang melanggar persyaratan dasar, perizinan berusaha, dan/atau perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dapat dikenai sanksi administratif.
Bentuk sanksinya meliputi:
1. Peringatan administratif.
2. Penghentian sementara kegiatan usaha.
3. Pengenaan denda administratif.
4. Pengenaan daya paksa polisional.
5. Pencabutan lisensi, sertifikasi, atau persetujuan.
6. Pencabutan persyaratan dasar, perizinan berusaha, dan/atau perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
Pengenaan sanksi tersebut dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan dan hasil pengawasan serta kewenangan instansi terkait.
Dengan demikian, apabila pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran perizinan, pemerintah tidak cukup hanya memberikan imbauan. Tindakan administratif harus dilakukan sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan hukum.
KUHP Baru Mengatur Ancaman Pidana bagi Pihak yang Memfasilitasi Percabulan
Selain persoalan administratif, dugaan adanya pihak yang menawarkan atau menghubungkan pekerja perempuan kepada pelanggan untuk aktivitas seksual juga perlu dicermati dari aspek hukum pidana.
Sejak 2 Januari 2026, Indonesia telah memberlakukan KUHP baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Dalam Pasal 420, diatur bahwa setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul dapat dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun.
Lebih lanjut, Pasal 421 mengatur bahwa apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 atau Pasal 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian, pidananya dapat ditambah sepertiga.
Sementara itu, apabila perbuatan tersebut melibatkan anak, Pasal 419 mengatur ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun bagi pihak yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengan anak yang diketahui atau patut diduga masih anak.
Untuk itu, apabila dugaan dalam aktivitas di suatu tempat usaha terbukti memenuhi unsur tindak pidana, aparat penegak hukum harus menerapkan ketentuan yang sesuai dengan fakta dan alat bukti.
Perlu ditegaskan bahwa keberadaan usaha massage, layanan pijat, maupun pemesanan layanan tertentu tidak dengan sendirinya merupakan tindak pidana. Penilaian pidana harus didasarkan pada perbuatan konkret dan terpenuhinya unsur pasal yang disangkakan.
Perda Kepariwisataan Batam Juga Menjadi Dasar Pengawasan
Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisataan di Kota Batam juga menjadi salah satu regulasi yang relevan untuk ditelaah.
Perda tersebut mengatur penyelenggaraan usaha pariwisata, perizinan, pembinaan, pengawasan, sanksi administratif, hingga ketentuan pidana.
Oleh karena itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam perlu menjelaskan bagaimana mekanisme pengawasan terhadap usaha massage dan pijat, termasuk memastikan kesesuaian antara kegiatan operasional dengan legalitas yang dimiliki masing-masing pelaku usaha.
Pemeriksaan terhadap Aasher Massage juga penting untuk memastikan beberapa hal, di antaranya:
– Apakah usaha tersebut memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan yang sesuai dengan kegiatan operasionalnya?
– Apa klasifikasi atau KBLI yang digunakan dalam perizinan usaha tersebut?
– Apakah terdapat layanan atau aktivitas di luar kegiatan usaha yang tercantum dalam perizinan?
– Apakah pernah dilakukan pemeriksaan atau pengawasan oleh instansi terkait?
– Apakah terdapat pengaduan masyarakat yang pernah diterima dan bagaimana tindak lanjutnya?
Pertanyaan tersebut penting agar persoalan tidak berhenti pada dugaan yang berkembang di masyarakat, melainkan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif dan transparan.
Polsek Lubuk Baja dan Polresta Barelang Diminta Menelusuri Informasi
Selain meminta penjelasan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, perhatian juga diarahkan kepada aparat penegak hukum, khususnya Polsek Lubuk Baja dan Polresta Barelang.
Aparat diharapkan dapat melakukan penelusuran terhadap informasi yang berkembang, terutama apabila ditemukan indikasi adanya praktik perantara, transaksi, atau pihak yang memperoleh keuntungan dengan memfasilitasi aktivitas yang bertentangan dengan hukum.
Pemeriksaan harus dilakukan secara profesional, dengan mengedepankan alat bukti dan keterangan para pihak, bukan semata-mata berdasarkan informasi sepihak.
Apabila ditemukan dugaan tindak pidana, penanganannya harus dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan prasangka terhadap pelaku usaha.
Klarifikasi Pengelola dan Pemerintah Masih Ditunggu
Hingga berita ini disusun, informasi mengenai dugaan aktivitas di Aasher Massage masih memerlukan konfirmasi langsung dari pihak pengelola, termasuk pihak yang disebut dalam informasi awal berinisial R dan AL.
Tim redaksi juga meminta penjelasan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam mengenai status perizinan, klasifikasi usaha, serta mekanisme pengawasan terhadap lokasi tersebut.
Pihak pengelola Aasher Massage diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi maupun bantahan atas informasi yang berkembang. Hak jawab dan hak koreksi tetap terbuka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pada akhirnya, masyarakat tidak sedang meminta seluruh usaha massage dan hiburan di Batam ditutup. Usaha yang memiliki izin dan beroperasi sesuai ketentuan tentu harus mendapatkan perlindungan hukum.
Namun, apabila ditemukan penyalahgunaan izin atau aktivitas yang memenuhi unsur pelanggaran hukum, pemerintah dan aparat penegak hukum harus mengambil tindakan sesuai kewenangannya.
Jangan sampai legalitas usaha hanya menjadi formalitas di atas kertas, sementara aktivitas di lapangan tidak pernah diperiksa secara serius.
Publik kini menunggu keberanian Dispar Batam, Polsek Lubuk Baja, dan Polresta Barelang untuk memastikan apakah informasi mengenai Aasher Massage tersebut memiliki dasar pelanggaran atau justru tidak terbukti.
Sebab, pengawasan yang baik bukan hanya tentang menerbitkan izin, tetapi juga memastikan setiap usaha berjalan sesuai aturan.
