Suaraindotimur.com, senin 02 November 2026.
BATAM – Aktivitas keluar-masuk barang melalui jalur laut di Kota Batam kembali menjadi perhatian. Di tengah maraknya sorotan terhadap dugaan pemanfaatan pelabuhan tidak resmi atau jalur pelabuhan yang belum jelas peruntukannya, muncul temuan aktivitas pengangkutan barang melalui sebuah dermaga di kawasan belakang Kantor Bakamla RI Zona Barat.
Berdasarkan penelusuran Tim Investigasi pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026, lokasi tersebut terpantau menjadi tempat keluar-masuk sejumlah kendaraan truk yang membawa muatan barang. Aktivitas itu terlihat berlangsung dalam beberapa kesempatan selama periode pemantauan.
Namun, hingga penelusuran awal dilakukan, jenis barang yang diangkut, asal dan tujuan pengiriman, dokumen kepabeanan, serta dasar perizinan operasional dermaga tersebut belum dapat dipastikan.
Tim investigasi menegaskan bahwa temuan ini tidak serta-merta menjadi dasar untuk menyimpulkan lokasi tersebut sebagai pelabuhan ilegal. Kepastian mengenai status dan legalitas kegiatan harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen, kewenangan pengelolaan, serta keterangan resmi instansi terkait.
Aktivitas Pengangkutan Barang Menimbulkan Pertanyaan
Salah seorang warga yang beraktivitas di sekitar lokasi mengaku beberapa kali melihat kendaraan pengangkut barang keluar-masuk kawasan dermaga tersebut.
Menurut keterangannya, muatan kendaraan tidak dapat diketahui secara pasti karena sebagian barang maupun kendaraan dalam kondisi tertutup.
“Saya beberapa kali melihat ada mobil barang masuk ke pelabuhan ini. Semuanya tertutup, jadi kita juga tidak bisa mengetahui secara pasti apa isinya. Yang terlihat memang kendaraan pengangkut barang,” ujar sumber tersebut kepada tim investigasi, 24 Oktober 2026.
Sumber itu juga menyampaikan informasi mengenai seseorang berinisial A.E. yang menurut pengakuannya diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas pengiriman barang tersebut.
Meski demikian, informasi mengenai identitas maupun peran pihak yang disebutkan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Belum ada dokumen, bukti independen, ataupun keterangan resmi yang dapat memastikan keterlibatan pihak tersebut.
Tim investigasi tidak menempatkan informasi itu sebagai kesimpulan, melainkan sebagai salah satu petunjuk awal yang masih perlu ditelusuri.
Keterangan serupa juga diperoleh dari sumber lain yang ditemui di sebuah kedai kopi di sekitar kawasan Jembatan Barelang, Rabu (28/10/2026).
“Sudah bukan rahasia lagi, itu memang salah satu jalur keluar barang. Beberapa pengusaha menggunakan pelabuhan itu. Memang belum lama, karena peresmiannya juga belum lama,” ungkap sumber tersebut.
Pernyataan itu menjadi informasi tambahan yang perlu diuji kebenarannya melalui pemeriksaan langsung oleh instansi berwenang, terutama menyangkut status dermaga, pihak pengelola, jenis pelayanan, serta izin kegiatan bongkar muat barang.
Legalitas Dermaga dan Pengawasan Kepabeanan Perlu Dibuka
Aktivitas pengangkutan barang melalui jalur laut pada dasarnya harus memenuhi ketentuan kepelabuhanan, pelayaran, dan kepabeanan sesuai karakteristik kegiatan serta jenis barang yang diangkut.
Dalam konteks ini, terdapat sejumlah aspek yang patut diperiksa. Di antaranya, apakah lokasi tersebut memiliki izin atau penetapan operasional sesuai peruntukannya, apakah kegiatan pengangkutan dan bongkar muat dilakukan oleh pihak yang berwenang, serta apakah setiap barang yang diwajibkan memenuhi ketentuan kepabeanan telah dilengkapi dokumen yang sah.
Hal ini penting mengingat Batam memiliki karakteristik kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone/FTZ). Status tersebut tidak berarti seluruh kegiatan pemasukan, pengeluaran, maupun pengangkutan barang terbebas dari kewajiban administrasi dan pengawasan kepabeanan.
Asal dan tujuan barang, jenis komoditas, serta ketentuan yang berlaku menjadi faktor penting dalam menentukan kewajiban kepabeanannya.
Karena itu, keberadaan kendaraan pengangkut barang di sebuah dermaga tidak otomatis merupakan pelanggaran. Namun, apabila ditemukan kegiatan bongkar muat atau pengeluaran barang yang tidak sesuai perizinan dan ketentuan kepabeanan, kondisi tersebut patut ditindaklanjuti melalui pemeriksaan resmi.
Ancaman Sanksi Jika Pelanggaran Terbukti
Dari sisi hukum, ketentuan mengenai kepabeanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
Dalam Pasal 102, diatur sejumlah perbuatan yang dikategorikan sebagai penyelundupan di bidang impor. Di antaranya mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes, membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin, menyembunyikan barang impor secara melawan hukum, serta mengeluarkan barang impor yang belum menyelesaikan kewajiban pabeannya tanpa persetujuan pejabat Bea dan Cukai sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara.
Apabila unsur tindak pidana tersebut terbukti, pelakunya dapat dikenai pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama sepuluh tahun serta denda paling sedikit Rp50 juta hingga paling banyak Rp5 miliar.
Sementara itu, Pasal 103 UU Kepabeanan mengatur ancaman pidana terhadap perbuatan tertentu, seperti penggunaan pemberitahuan pabean atau dokumen pelengkap pabean palsu, pemberian keterangan tidak benar, serta penguasaan atau perdagangan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana kepabeanan. Ancaman hukumannya berupa penjara paling singkat dua tahun dan paling lama delapan tahun dan/atau denda Rp100 juta hingga Rp5 miliar.
Di sektor kepelabuhanan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah mengalami perubahan juga mengatur ketentuan perizinan dan operasional kegiatan angkutan laut.
Salah satunya Pasal 285, yang mengatur ancaman pidana bagi pihak yang melayani kegiatan angkutan laut khusus untuk mengangkut barang milik pihak lain atau barang umum tanpa izin, dengan ancaman penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp200 juta.
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran mengatur persyaratan dan pengawasan operasional terminal khusus maupun terminal untuk kepentingan sendiri.
Dalam ketentuan tersebut, penggunaan terminal tidak boleh menyimpang dari peruntukan dan perizinannya. Pelanggaran terhadap ketentuan operasional tertentu dapat berujung pada sanksi administratif, termasuk pencabutan perizinan setelah melalui tahapan penindakan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.
Dengan demikian, pemeriksaan terhadap status dermaga dan pola kegiatan pengangkutan barang menjadi penting untuk memastikan apakah seluruh aktivitas telah berjalan sesuai ketentuan hukum.
Bea Cukai dan Bakamla Diminta Berikan Penjelasan
Atas temuan tersebut, Bea Cukai Batam diharapkan melakukan penelusuran terhadap mekanisme pemasukan dan pengeluaran barang melalui lokasi dimaksud, termasuk memeriksa dokumen pengangkutan, manifes apabila diwajibkan, serta pemenuhan kewajiban kepabeanan sesuai ketentuan.
Bakamla RI Zona Barat juga diharapkan memberikan penjelasan mengenai status kawasan di sekitar lokasi, batas kewenangan pengelolaan, serta apakah aktivitas pengangkutan barang yang terpantau tersebut berkaitan dengan fasilitas atau kegiatan yang berada dalam pengawasannya.
Selain kedua instansi tersebut, instansi teknis yang memiliki kewenangan di bidang kepelabuhanan dan pelayaran juga perlu dimintai penjelasan mengenai status perizinan serta peruntukan dermaga.
Publik tentu membutuhkan kepastian, bukan sekadar dugaan maupun spekulasi. Apabila seluruh kegiatan telah memenuhi ketentuan, penjelasan resmi akan menjadi bentuk transparansi sekaligus meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Sebaliknya, apabila ditemukan indikasi pelanggaran, pemeriksaan dan penindakan sesuai kewenangan hukum perlu dilakukan secara profesional dan transparan.
Hingga berita ini diterbitkan, Tim Investigasi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak pengelola atau pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas di lokasi tersebut, Bakamla RI Zona Barat, serta Bea Cukai Batam.
Berita ini merupakan laporan awal berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan keterangan sumber yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab, klarifikasi, maupun penjelasan dari seluruh pihak yang disebutkan atau berkaitan dengan pemberitaan ini untuk dimuat secara proporsional dalam pemberitaan lanjutan.
