Suaraindotimur.com,minggu 25 Oktober 2026.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Batam– Aktivitas pengelolaan dan pencucian pasir di kawasan Teluk Mata Ikan, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, menjadi perhatian setelah muncul informasi mengenai dugaan aktivitas yang legalitasnya perlu ditelusuri lebih lanjut.

Dalam penelusuran awal tim media, sebuah lokasi tangkahan pasir di kawasan tersebut disebut oleh seorang sumber memiliki keterkaitan dengan seseorang yang dikenal dengan panggilan Rambe. Sumber itu juga menyampaikan dugaan bahwa sosok tersebut memiliki hubungan dengan oknum aparat yang masih aktif.

Informasi tersebut diperoleh dari seorang pria yang mengaku pernah beberapa kali bekerja sebagai tenaga penyekop pasir di lokasi dimaksud. Ia menyebut aktivitas pengelolaan pasir di tempat tersebut telah berlangsung cukup lama.

“Udah lama Bang Rambe ini main pasir ini Bang, aku pun sesekali nyekop juga kok di lokasi dia,” ungkap pria yang mengaku berdomisili di sekitar Kampung Tua Teluk Mata Ikan, Sabtu (24/10/2026).

Meski demikian, keterangan tersebut masih sebatas informasi awal dari sumber lapangan. Tim media belum memperoleh bukti independen yang dapat memastikan identitas Rambe, status pekerjaannya, maupun keterlibatannya dalam pengelolaan aktivitas di lokasi tersebut.

Begitu pula dengan dugaan keterlibatan oknum aparat aktif, yang masih memerlukan verifikasi melalui konfirmasi kepada pihak terkait.

Persoalan ini dinilai perlu mendapat perhatian karena aktivitas pengelolaan pasir, terlebih jika berlangsung di kawasan yang berkaitan dengan hutan atau wilayah yang memiliki ketentuan perlindungan lingkungan, harus memenuhi persyaratan perizinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, aparat penegak hukum (APH), khususnya Polsek Nongsa, Polresta Barelang hingga Polda Kepulauan Riau, diharapkan menindaklanjuti informasi tersebut melalui pemeriksaan dan penelusuran langsung di lapangan.

Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan legalitas aktivitas, pihak yang bertanggung jawab atas operasional lokasi, serta ada atau tidaknya pelanggaran hukum dalam kegiatan pengelolaan pasir tersebut.

Apabila ditemukan indikasi keterlibatan anggota aparat aktif, pemeriksaan juga diharapkan dilakukan melalui mekanisme dan kewenangan institusi terkait, sehingga persoalan ini dapat ditangani secara objektif dan transparan.

Di sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam dan BP Batam juga diharapkan melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya, terutama menyangkut status kawasan, peruntukan lahan, dokumen persetujuan lingkungan, serta dampak aktivitas terhadap kondisi alam di sekitar Teluk Mata Ikan.

Pengawasan diperlukan untuk memastikan tidak terjadi kerusakan lingkungan maupun pemanfaatan kawasan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Tim media menilai penelusuran ini penting agar informasi yang berkembang di tengah masyarakat memperoleh kejelasan melalui pemeriksaan dan penjelasan resmi dari instansi berwenang, bukan sekadar berkembang menjadi spekulasi.

Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait, termasuk pihak yang disebut dengan panggilan Rambe, Polsek Nongsa, Polresta Barelang, Polda Kepri, DLH Kota Batam, serta BP Batam.

Pemberitaan ini merupakan bagian dari penelusuran awal dan tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran ataupun menetapkan keterlibatan pihak tertentu sebelum terdapat hasil pemeriksaan dan keterangan resmi.

Tim media tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai dengan prinsip Kode Etik Jurnalistik.